Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menunjukkan rentannya pengelolaan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Curah hujan ekstrem memang menjadi faktor pemicu, tetapi skala kerusakan yang terjadi menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih struktural. Pada November–Desember 2024, sejumlah daerah seperti Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara terdampak banjir besar, memaksa ribuan warga mengungsi dan menimbulkan kerugian signifikan.
Di Sumatra Barat, banjir dan longsor yang terjadi pada 11 November 2024 menewaskan 67 orang dan merusak jalan nasional, jembatan, serta jaringan listrik. Pemerintah daerah mencatat lebih dari 1.500 rumah rusak dan ribuan warga harus dipindahkan ke tempat aman. Sementara itu, Aceh Tamiang dan Aceh Utara dilanda banjir berulang akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya sungai-sungai besar. BPBD Aceh mencatat lebih dari 20.000 warga terdampak, dengan sejumlah kecamatan terisolasi akibat akses jalan terputus.
Masalah ini tidak berdiri sendiri. Deforestasi menjadi salah satu pemicu utama memburuknya kualitas daerah aliran sungai (DAS). Laporan Forest Watch Indonesia (FWI) 2024 menunjukkan bahwa Sumatra kehilangan lebih dari 52 ribu hektare tutupan hutan hanya dalam periode dua tahun terakhir. Hilangnya kawasan resapan mempercepat aliran permukaan, menyebabkan sungai mudah meluap dan memperbesar risiko banjir.
Permasalahan berikutnya adalah penataan ruang yang tidak konsisten. Perumahan, perkebunan intensif, dan aktivitas industri di kawasan rawan bencana semakin mempersempit ruang air. Banyak kabupaten/kota di Sumatra belum memperbarui rencana tata ruang berbasis risiko iklim, sehingga wilayah sempadan sungai tetap dipadati bangunan.
Di sisi lain, kapasitas infrastruktur pengendali banjir juga belum memadai. Normalisasi sungai hanya dilakukan secara insidental, bukan melalui perencanaan jangka panjang yang terukur. Di sejumlah daerah, sedimentasi tebal membuat daya tampung sungai turun drastis ketika hujan deras datang.
Untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa mendatang, penguatan tata kelola lingkungan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu menegakkan aturan pemanfaatan ruang, terutama di kawasan sempadan sungai dan daerah resapan. Program rehabilitasi hutan di hulu DAS juga harus diperluas agar fungsi ekologisnya pulih.
Di tingkat teknis, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur mitigasi, seperti tanggul, sistem peringatan dini, serta pintu air yang lebih responsif terhadap perubahan debit. Penataan saluran drainase kota wajib dilakukan secara rutin agar tidak terjadi penyumbatan saat curah hujan meningkat.
Selain itu, literasi kebencanaan perlu diperkuat di tingkat masyarakat. Warga harus mendapatkan informasi yang jelas tentang zona rawan, jalur evakuasi, serta langkah-langkah menghadapi banjir mendadak. Partisipasi komunitas sangat penting, terutama dalam pemantauan kondisi sungai dan waduk di sekitar mereka.
Bencana hidrometeorologi tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan. Banjir di Sumatra adalah peringatan keras mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang konsisten dan berbasis data. Jika pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat mampu bergerak bersama, Sumatra tidak harus terus menjadi langganan banjir setiap musim hujan.
Reporter: Inggrid Aulia Kusumawardhani, KPI 5A
1 komentar
harus segera ditindak dengan serius
Posting Komentar