UIN Bandung Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026

Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Upacara depan Gedung Anwar Musadd


ad, Senin (1/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan universitas,  rektor, wakil rektor, dekan, wakil Dekan, ketua lab fakultas, ketua prodi  sampai sekretaris prodi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., bertindak sebagai pembina upacara dan membacakan pidato resmi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., 

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia,”  menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan global dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Dalam amanatnya disampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Di tengah kondisi dunia yang diwarnai ketidakpastian, konflik, dan ancaman fragmentasi sosial, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau serta ratusan suku dan budaya.

Pancasila juga disebut sebagai jangkar moral bangsa dalam menghadapi perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika politik global. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan.

Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam percaturan dunia.

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila dipandang sebagai instrumen diplomasi yang relevan untuk menjembatani perbedaan dan membantu penyelesaian berbagai konflik internasional. Hal ini tercermin melalui kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran aktif dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan.

Lebih lanjut, disampaikan  bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi harus selalu disertai dengan arah moral yang kuat. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol atau teks yang tertulis dalam buku sejarah.

“Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi persatuan, kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya, dan mampu menjadi teladan dalam membangun perdamaian dunia,” demikian pesan yang disampaikan rektor.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum bagi seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Selamat Hari Lahir Pancasila. Jayalah Indonesia” menutup amanat yang menggema di tengah pelaksanaan upacara. Rektor mengajak seluruh civitas akademik UIN SGD Bandung untuk terus menjaga persatuan dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan damai.

UIN Bandung Peringati Hari Amal Bhakti Kemenag ke-80, Tegaskan Kerukunan sebagai Energi Kebangsaan

Vokaloka, Bandung - UIN Sunan Gunung Djati Bandung memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama di Lapang Guest House Kampus 2, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Sabtu (3/1/2026).

Upacara ini dipimpin oleh Rektor dan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Senat, para Wakil Rektor, para Kepala Biro, Direktur serta Wakil Direktur I, II, dan III Pascasarjana, para Dekan dan Wakil Dekan I, II, dan III, Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI), para Ketua dan Sekretaris Lembaga, para Kepala dan Sekretaris Pusat, Wakil Koordinator, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Sekretaris Bidang pada Kopertais, para Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi jenjang S1, S2, dan S3, para Ketua Laboratorium Fakultas, para Kepala Bagian dan Ketua Tim Kerja, para Kepala Subbagian, serta para Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi PNS, PPPK, BLU, dan tenaga kontrak, serta Dharma Wanita Persatuan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam sambutannya, Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag menyampaikan amanat Menteri Agama Prof. Nazarudin Umar. Menag menegaskan bahwa peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju” sebagai arah gerak bersama, sekaligus penegasan bahwa kerukunan harus dipahami sebagai energi kebangsaan yang produktif.

“Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dilanjut menjadi kekuatan kolaborasi untuk menggerakkan kemajuan bangsa,” ujar Prof. Nazarudin Umar dalam amanat yang dibacakan Rektor.

Menag juga mengulas akar historis Kementerian Agama yang hadir sebagai kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Ia menekankan bahwa republik ini dibangun melalui sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan, sehingga Kemenag berperan menjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan sekaligus membina kehidupan keagamaan yang damai serta mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera.

“Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga dan nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial: meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa,” kata Prof. Nazarudin Umar.

Sepanjang 2025, Kementerian Agama disebut telah membangun pondasi Kemenag berdampak melalui kerja nyata yang mulai dirasakan masyarakat. Menag menyinggung transformasi digital untuk mempercepat layanan keagamaan, penguatan ekonomi umat melalui pesantren dan filantropi keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan program sejenis, peningkatan kualitas madrasah serta perguruan tinggi keagamaan, hingga penguatan praktik kerukunan lewat program “Desa Sadar Kerukunan” agar kerukunan hadir nyata di tengah masyarakat.

Menghadapi tantangan kecerdasan buatan (AI) yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, Menag menekankan pentingnya kedaulatan literasi dan keilmuan agar institusi keagamaan tidak sekadar menjadi penonton.

 “Menghadapi tantangan besar bernama AI atau kecerdasan buatan, kita hidup di era yang berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di era ini kita tidak boleh sekedar menjadi penonton. Setiap ASN Kementerian Agama dituntut bertransformasi menjadi pribadi yang lincah dan sigas, adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas,” tegasnya.

Menutup amanatnya, Prof. Nazarudin Umar mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama memperkuat pondasi pengabdian yang berdampak dan penguasaan teknologi yang beretika, seraya menyerukan, “Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya cerah bangsa.”

Pengurus Al-Washliyah Jawa Barat Hadiri Doa Bersama Lintas Agama Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Vokaloka, Bandung- PENGURUS Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Jawa Barat menghadiri Doa Bersama Lintas Agama yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bale Gemah Ripah (Aula Barat) Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Kegiatan ini digelar sebagai momentum pergantian tahun menuju 2026 dengan semangat memperkuat perdamaian, solidaritas, dan kerukunan umat beragama di Jawa Barat.

Kegiatan Doa Bersama Lintas Agama ini juga dirangkaikan dengan agenda Pemantauan Malam Tahun Baru 2026 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Acara dihadiri unsur FORKOPIMDA Provinsi Jawa Barat, pimpinan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, serta berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam tingkat provinsi, di antaranya MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Persatuan Islam, Syarikat Islam, Jam’iyatul Washliyah, Dewan Masjid Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Umat Islam, Badan Amil Zakat Nasional, dan Ketua DKM Masjid Raya Al Jabbar.

Dari unsur lintas agama hadir perwakilan Keuskupan, PGI, PGPI, PGLII, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., menekankan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi bencana cukup tinggi sehingga kewaspadaan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting.

Ia menegaskan bahwa penutupan tahun 2025 perlu diisi dengan refleksi, syukur, dan ikhtiar bersama untuk menyongsong 2026 dengan sikap lebih waspada sekaligus optimistis.

“Jawa Barat adalah provinsi yang rawan bencana. Di 27 kabupaten/kota terus kami pantau berbagai potensi kerawanan. Semoga dengan penutup tahun 2025 ini kita diberkahi atas seluruh aktivitas yang sudah dilaksanakan, dan menyambut tahun baru 2026 dengan kesabaran, kewaspadaan, serta semangat memperkuat kebersamaan,” ujar Herman Suryatman.

Sekda Jabar juga menyampaikan refleksi singkat mengenai perkembangan Jawa Barat sepanjang 2025, setelah satu tahun periode kepemimpinan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM), dengan menyinggung sejumlah capaian pembangunan dan penguatan layanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Ustaz Asep Sudarman menyampaikan tausiyah yang menekankan pentingnya kolaborasi semua unsur masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di Jawa Barat. Ia menilai, sinergi antara ulama, umara, kalangan dermawan, dan kelompok masyarakat kecil menjadi kunci terciptanya masyarakat yang lebih baik.

Dalam ceramahnya, ia mengutip sebuah hadits tentang peran empat kelompok dalam menguatkan peradaban.

“Hebatnya dunia karena empat hal: karena ilmunya para ulama, adilnya para umara, dermawannya orang-orang kaya, dan doanya orang-orang miskin,” tutur Ustaz Asep.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama lintas agama yang dipimpin tokoh agama dari enam agama resmi di Indonesia. Perwakilan dari kalangan Islam dipimpin oleh Ustaz Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag., Ketua DKM Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat.

Dari unsur Al-Washliyah, hadir Sekretaris Pengurus Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Jawa Barat, Dr. Dadan F. Ramdhan, M.Pd. Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini yang dinilainya sebagai forum penting untuk menjaga kondusivitas sosial di Jawa Barat.

Menurutnya, kegiatan doa bersama lintas agama ini menunjukkan bahwa kerukunan dapat dibangun melalui ruang dialog spiritual yang inklusif.

“Kami mengapresiasi inisiatif Pemprov Jawa Barat yang mengundang berbagai unsur agama untuk berdoa bersama. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk merawat suasana kondusif, mencegah gesekan sosial, dan memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk,” ungkap Dr. Dadan F. Ramdhan.

Sementara itu, Dr. Uwes Fatoni, M.Ag., Ketua Bidang Dakwah PW Al-Jam'iatul Washliyah Jawa Barat, menyatakan harapannya agar kegiatan semacam ini tidak berhenti pada seremoni pergantian tahun semata, tetapi menjadi tradisi yang mengiringi agenda pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa kebersamaan lintas agama merupakan modal sosial yang besar bagi pembangunan Jawa Barat.

“Kami berharap kegiatan doa lintas agama ini semakin memperteguh kebersamaan rakyat Jawa Barat dalam membangun daerahnya di tahun 2026. Perbedaan agama dan keyakinan bukan penghalang, tetapi justru kekuatan jika dikelola dengan bijaksana,” ujar Dr. Uwes Fatoni.

Komisi Informasi Jabar Gelar Sidang Delapan Kasus Sengketa Informasi

Bandung - Komisi Informasi Jawa Barat lakukan persidangan dengan memproses delapan register sengketa informasi publik, dengan rincian satu register dalam kategori PA1 dan tujuh register dalam kategori PA2. Persidangan tersebut dilaksanakan pada (01/09/2025) di Kantor Komisi Informasi Jawa Barat.

Rapat pertama membahas satu register PA1 dengan pemohon Anwar Rustandi dan termohon dari Pemerintah Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Objek perselisihan berkaitan dengan data Galian C di Blok Pasir Muncang serta dokumen MOU. Persidangan diketuai oleh Husni Farhani Mubarok bersama anggota Nuni Nurbayani dan Erwin Kustiman, serta Panitera U Maman Suparman. Dalam analisis, unsur legal standing, kewenangan absolut, dan relatif dinyatakan telah tercapai, tetapi batas waktu dianggap terlalu awal. Majelis pada akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan pemohon.

Sidang kedua membahas empat register PA2 antara pemohon Cecep Hendra dan Haidy Arsyad melawan termohon Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Rancabungur serta empat desa, yaitu Mekarsari, Candali, Bantarsari, dan Pasir Gaok. Objek yang dipersengketakan adalah laporan serta pelaksanaan penggunaan APBDes tahun anggaran 2021–2023. Rapat yang dipimpin oleh Dadan Saputra bersama anggota Erwin Kustiman dan Nuni Nurbayani, serta Panitera Agus Suprianto, tidak dihadiri oleh pemohon maupun termohon. Karena beberapa elemen tidak lengkap, majelis memutuskan untuk menunda sidang dan akan dilanjutkan pada agenda PA3.

Sidang terakhir membicarakan tiga pendaftaran PA2 dengan pemohon Haidy Arsyad terhadap tiga sekolah negeri di Kabupaten Bogor: SMPN 1 Pamijahan, SMPN 1 Tenjolaya, dan SMAN 3 Cibungulang. Objek sengketa terkait laporan pelaksanaan penggunaan Dana BOS untuk tahun anggaran 2022 dan 2023. Sidang dikendalikan oleh Nuni Nurbayani bersama anggota Erwin Kustiman dan Yadi Supriadi, serta Sekretaris Agus Suprianto. Sidang dihadiri oleh pihak pemohon, namun termohon tidak hadir. Karena pemohon tidak hadir dua kali, majelis memutuskan permohonan tersebut tidak berlaku.

Oleh karena itu, dari delapan daftar sengketa informasi yang diperiksa hari ini, satu daftar PA1 diputuskan tak diterima, empat daftar PA2 ditunda, dan tiga daftar PA2 dinyatakan tidak berlaku. Rijalul selaku asisten komisioner pun menyampaikan alasan terkait kejelasan sengketa yang dinyatakan gugur, beliau mengatakan :  "Bisa jadi sengketa dianggap gugur putusannya karena kedua belah pihak tidak menghadiri sidang seperti sidang kedua yang sudah dilaksanakan hari ini,  sebagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan dimana kedua belah pihak harusnya dapat menghadiri sidang untuk melangsungkan keberlanjutan putusan sidang"

Reporter, Azzahwa Raisa dan Ismi Asita

Puskesmas Cibiru Nilai Kompetensi Kader Posyandu, Targetkan 50 Persen Capai Level Madya

Vokaloka, Bandung- Kegiatan asesmen tingkat keterampilan kader UPTD Puskesmas Cibiru digelar di ruang serbaguna Kantor Kelurahan Pasirbiru, Jumat (24/10/2025), sebagai bagian dari evaluasi pelatihan 25 keterampilan kader yang telah dilaksanakan pada Oktober 2024. Kegiatan ini menjadi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Cibiru.

Petugas promosi kesehatan Puskesmas Cibiru, Rina, menyampaikan bahwa asesmen kali ini merupakan tahap kedua setelah kegiatan serupa dilakukan pada Juli lalu. "Tahun ini ada dua gelombang, yang pertama sudah dilakukan di bulan Juli dengan 40 kader, dan sekarang juga 40 kader lagi dari setiap posyandu, sekitar dua sampai tiga orang per posyandu," ujarnya.

Asesmen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kader mampu menerapkan 25 keterampilan yang meliputi pengelolaan posyandu, pelayanan bayi dan balita, usia sekolah, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, usia dewasa, hingga lansia. "Setelah dilatih, kader dinilai apakah sudah bisa menerapkan 25 keterampilan itu atau belum," jelasnya.

Hasil penilaian kader nantinya akan dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yakni kader purwa, kader madya, dan kader utama. Kader yang telah dinilai juga akan menerima pin dan sertifikat sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas tingkat keterampilannya.

Meski demikian, hasil sementara menunjukkan sebagian besar kader masih berada pada kategori purwa. "Target kami sebetulnya agar kader bisa minimal di tingkat madya, jadi masih perlu peningkatan lagi keterampilannya," ungkapnya.

Rina menambahkan, tantangan utama dalam pelaksanaan asesmen adalah penyesuaian waktu dengan kader di lapangan. "Yang sudah terlatih ada sekitar 118 orang, tapi yang bisa dinilai baru 80, karena sebagian kader berhalangan hadir," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Cibiru akan melakukan pembinaan lanjutan bagi kader yang masih berada pada kategori dasar. "Kalau hasilnya masih banyak yang purwa, berarti kami masih punya PR untuk meningkatkan lagi keterampilan kader supaya bisa naik ke level berikutnya," kata Rina.

Kegiatan asesmen ini diharapkan dapat membantu Puskesmas mencapai target dari Dinas Kesehatan, yakni minimal 50 persen kader berada di tingkat madya.

Reporter: Kahla Qolbiani Rasyad, KPI 5 B

Desa Sukamulya Realisasikan Insentif Pengurus RT dan RW Sekaligus Gelar Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih

Vokaloka, Bandung-  Pemerintah Desa Sukamulya menyalurkan insentif bagi para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Kegiatan penyaluran ini berlangsung di Balai Desa Sukamulya Pada hari Rabu ( 15/10/2025 ) dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya. 

 Kepala Desa Sukamulya, Bapak Deni Sugandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa insentif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan semangat dan kinerja para pengurus RT dan RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.

 Selain itu Kakang Ramadhan selaku perangkat Desa sukamulya menjelaskan bahwa ada tiga program prioritas nasional yang harus direalisasikan oleh desa diantaranya KDMP (Koperasi Desa Merah Putih ), MBG, dan sakola desa. 

 Ketiga program nasional tersebut yang akan di realisasikan oleh Desa Sukamulya adalah KDMP ( Koperasi Desa Merah Putih) , yang dimana nanti kader KDMP Desa sukamulya akan mendata anggota koperasi kepada bagian RW/RT nya. 

 " Adapun tabungan dalam koperasi ini pembayaran pokok sebesar 20 ribu yang di bayarkan satu kali dan pembayaran wajib nya 10 ribu perbulan" , ucap kakang Ramadhan. 

 Selain itu disebutkan jika di Desa Sukamulya ini tidak ada simpan pinjam, sehingga KDMP ini akan berkolaborasi dengan Pertamina, pupuk, dan bahan pangan pokok, " Sehingga kebutuhan masyarakat akan disediakan oleh Koperasai Merah putih ini " , tambah kakang Ramadhan . 

 Keunggulan jika menjadi anggota KPMP ini membeli bahan pokok makanan akan semakin terjangkau dan juga masyarakat bisa mendapatkan uang tabungan kembali jika tidak lagi menjadi anggota KDMP. 

 Reporter: Devita Maharani 5B Komunikasi Penyiaran Islam

ATM Beras di Kelurahan Cipadung Ringankan Beban Warga Kurang Mampu

VOKALOKA, Bandung - Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, melaksanakan program penyaluran beras gratis melalui ATM Beras sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Program ini diperuntukkan bagi warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum pernah menerima bantuan. Tercatat ada sekitar 100 warga Kelurahan Cipadung yang menerima bantuan ini, Selasa (16/09/2025). 

Program tersebut mulai dijalankan pada tahun 2024. Setiap warga penerima manfaat mendapat jatah 10 kilogram beras per bulan. Mekanisme pengambilannya dilakukan secara bertahap melalui mesin ATM Beras, yaitu 2,5 kilogram setiap minggu. Jadwal distribusi dilakukan setiap hari Selasa, dengan pemberitahuan sehari sebelumnya melalui grup WhatsApp.

Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi kendala pada Januari dan Februari ketika pasokan beras datang terlambat. Maryadi, Administrasi Pelayanan Kelurahan Cipadung, menjelaskan, "Januari dan Februari kemarin datangnya telat, jadi di bulan Maret kita kasih per minggu 5 kilo ke tiap penerima sampai stok bulan Januari dan Februari habis."

Agar bantuan tepat sasaran, warga diwajibkan menunjukkan identitas KTP saat mengambil beras. Dengan cara ini, pihak kelurahan memastikan penerima adalah benar warga yang terdaftar dalam DTKS.

Program ini diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Bantuan beras tidak hanya meringankan beban kebutuhan pokok warga, tetapi juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan yang belum tersentuh bantuan lain. Dengan adanya keberadaan ATM Beras bisa semakin memperkuat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat serta mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Reporter : Hanifa Syahida Fauziyah (KPI/5B)