MPP Kota Bandung Gandeng Polrestabes Bandung Hadirkan Layanan Perpanjangan SIM

Gerai Diskominfo di MPP Tetap Layani Pengaduan Masyarakat di Tengah Peralihan ke Sistem Online

Vokaloka, Bandung — Gerai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung tetap membuka layanan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan maupun memperoleh informasi publik. Namun, seiring berkembangnya layanan digital, masyarakat kini lebih banyak menyampaikan pengaduan melalui layanan online.

Hal tersebut disampaikan Mega, petugas layanan Gerai Diskominfo di MPP Kota Bandung, saat ditemui di lokasi, Rabu (15/10/2026).

Mega mengatakan, layanan yang tersedia di gerai tersebut mencakup pelayanan informasi publik serta pengaduan masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang datang secara langsung ke gerai saat ini umumnya merupakan warga yang ingin menyampaikan pengaduan.

“Karena sekarang sudah online ya basisnya, jadi yang datang langsung ke sini biasanya yang lapor itu pengaduan masyarakat, daripada yang permohonan informasi,” ujar Mega.

Ia menjelaskan, pengaduan masyarakat yang diterima memiliki berbagai macam jenis, terutama yang berkaitan dengan fasilitas umum. Beberapa di antaranya berupa laporan mengenai kondisi jalan maupun lampu.

Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan sebenarnya dapat melakukannya secara online melalui layanan yang telah disediakan. Namun, Gerai Diskominfo tetap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital.

“Bisa, tapi emang langsung diarahinnya ke website itu. Semuanya udah satu pintu. Kalau misalnya lansia yang butuh dibantu untuk ngetik pengaduannya, baru saya bantu untuk input dia,” kata Mega.

Menurut Mega, kondisi tersebut membuat masyarakat yang datang langsung ke gerai cenderung lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang menggunakan layanan secara online. Meski demikian, gerai tetap dibuka sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan secara langsung.

“Untuk secara langsung, emang sekarang kurang sih kalau disini. Banyaknya memang lewat online. Tapi seenggaknya disini masih membuka trenan untuk pengaduan. Takutnya memang ada lagi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, salah satu kendala yang dihadapi berkaitan dengan koordinasi antar-dinas. Pengaduan yang masuk melalui sistem tersebut terlebih dahulu diproses sebelum kemudian diteruskan kepada dinas atau OPD yang berkaitan dengan laporan masyarakat.

Mega berharap layanan informasi dan pengaduan masyarakat dapat terus dimaksimalkan melalui sistem digital sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan dengan lebih mudah.

Dorong Pencegahan dan Penanganan Stunting, Kecamatan Cibiru Gelar Rembuk Stunting

 Vokaloka, Bandung – Kecamatan Cibiru menggelar kegiatan Rembuk Stunting di Aula Kantor Kecamatan Cibiru, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan, Mohamad Afghan Ridho, S.H., M.H. yang mewakili Camat Cibiru, anggota DPRD Kota Bandung Dapil 3, Bapak Aswan Asep Wawan, S.E, Lurah di wilayah Kecamatan Cibiru, Kepala UPT Puskesmas, serta perwakilan posyandu dari seluruh wilayah Kecamatan Cibiru.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui keterlibatan berbagai pihak, khususnya kader posyandu. Dalam kegiatan ini, para kader juga didorong untuk menyampaikan gagasan dan masukan terkait kebutuhan serta kondisi di wilayah masing-masing.

Dalam sambutannya, anggota DPRD Kota Bandung Dapil 3, Bapak Aswan, mendorong penguatan dukungan anggaran bagi PKK dan Posyandu. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan memperjuangkan penganggaran bagi kedua lembaga tersebut pada 2027 sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan para kader di masyarakat.

“Insyaallah nanti saya berjuang untuk mengagendakan anggaran PKK dan Posyandu di 2027,” ujar Bapak Aswan.

Selain mendorong dukungan anggaran, Bapak Aswan berharap kegiatan Rembuk Stunting tidak hanya dilaksanakan di tingkat kecamatan, tetapi juga diagendakan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu menghasilkan laporan perkembangan stunting di setiap wilayah agar upaya penanganan dapat dipantau dan dievaluasi.

“Jadi ini saya harap kegiatan ini tidak hanya skala kecamatan saja, kalau bisa di kelurahan juga agendakan Rembuk Stunting ini. Jadi hasilnya jelas berapa sih di setiap RW-nya dan di setiap kelurahannya,” ungkapnya.

Dari sisi peserta, Elia Astuti, Ketua Posyandu Mawar A RW 15 Cipadung, menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi kader posyandu, terutama dalam menambah informasi mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka stunting. Menurutnya, kegiatan ini juga memberikan tambahan pemahaman mengenai solusi pencegahan stunting.

“Iya cukup membantu. Setidaknya saya mendapatkan tambahan pemahaman mengenai langkah-langkah dan solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah serta menurunkan angka stunting,” ujar Elia.

Elia berharap berbagai upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut dapat memberikan hasil yang lebih baik dan mendorong penurunan angka stunting. Ia juga menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan karena pemahaman orang tua balita mengenai stunting masih beragam.

“Harapannya lebih baik lagi ya untuk penghapusan stunting, maunya sih begitu. Tapi ya bagaimana kondisi juga. Jadi harapannya ya minimal ada penurunan angka stunting,” pungkasnya.

Reporter: Idah Nurhamidah

Balai Perlindungan Perkebunan Praktikkan Pembuatan Media SDA untuk Perbanyakan Jamur Beauveria bassiana

 

BANDUNG — Balai Perlindungan Perkebunan melaksanakan praktik pembuatan media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) yang ditambahkan yeast extract di Laboratorium Metabolit Sekunder pada Jumat (9/10/2026). Media tersebut digunakan untuk mendukung perbanyakan jamur Beauveria bassiana yang dimanfaatkan dalam pengendalian hama secara biologis.

‎Petugas Laboratorium Metabolit Sekunder, Ida, menjelaskan bahwa media SDA dan Potato Dextrose Agar (PDA) memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Media PDA umumnya digunakan untuk perbanyakan jamur Trichoderma, Metarhizium, dan Paecilomyces. Sementara itu, media SDA yang ditambahkan yeast extract digunakan untuk perbanyakan jamur Beauveria bassiana.

‎Menurut Ida, penambahan yeast extract bertujuan memperkaya kandungan nutrisi dalam media sehingga dapat mendukung proses sporulasi atau pembentukan spora jamur Beauveria bassiana. Komposisi bahan juga disesuaikan berdasarkan pengalaman penggunaan di laboratorium agar media yang dihasilkan memiliki kepadatan yang sesuai.

‎Dalam praktik tersebut, pembuatan media sebanyak 500 mililiter membutuhkan 36 gram SDA dan 1 gram yeast extract. Takaran ini merupakan setengah dari komposisi yang digunakan untuk satu liter media, yaitu 72 gram SDA dan 2 gram yeast extract.

‎Sebelum dicampurkan, kedua bahan ditimbang sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Proses penimbangan dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan jumlah bahan yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan media.

‎Setelah penimbangan selesai, akuades ditambahkan hingga volume larutan mencapai sekitar 500 mililiter. Campuran tersebut kemudian diaduk agar bahan-bahan tercampur sebelum memasuki tahap pemanasan.

‎Pemanasan larutan dilakukan menggunakan metode double boiling. Dalam metode ini, wadah berisi larutan media ditempatkan di dalam panci yang berisi air mendidih. Cara tersebut digunakan dalam proses pelarutan media sebelum tahapan berikutnya.

‎‎Ida menjelaskan bahwa pemanasan dilakukan selama kurang lebih 25 menit setelah air di dalam panci mendidih. Selama proses berlangsung, larutan sesekali diaduk untuk membantu melarutkan bahan yang masih menggumpal.

‎Penggunaan waktu sebagai acuan pemanasan dilakukan karena tingkat kekentalan larutan dapat dinilai berbeda-beda oleh setiap orang. Oleh karena itu, durasi sekitar 25 menit setelah air mendidih digunakan sebagai patokan dalam praktik pembuatan media tersebut.

‎Melalui praktik ini, Balai Perlindungan Perkebunan menyiapkan media SDA yang ditambahkan yeast extract untuk mendukung perbanyakan jamur Beauveria bassiana. Ketepatan komposisi bahan dan proses pemanasan menjadi bagian penting dalam persiapan media yang digunakan di laboratorium.

Reporter: Rizkya Putri/ KPI 5B

Pelayanan Publik Butuh Jaringan Pemerintah yang Tangguh

 

Vokaloka, Bandung - Internet kini menjadi urat nadi pelayanan publik. Ketika jaringan kantor pemerintah terputus, bukan hanya komputer pegawai yang mati, melainkan juga layanan kepada warga yang ikut tersendat. Persoalan itu kini dihadapi Diskominfo di Provinsi Jawa Barat, mulai dari putusnya kabel udara hingga Wi-Fi kantor yang tidak merata.

Berdasarkan wawancara pada 29 September 2026 dengan Erik Sandika, Pranata Komputer Diskominfo Jawa Barat, dan Rizky Setia Rahayu, Pengolah Data dan Informasi Bidang e-Government Diskominfo Provinsi Jawa Barat, penulis berpendapat bahwa jaringan pemerintah tidak cukup hanya menyala. Ia harus tangguh, didukung vendor yang sigap dan pengelola yang siap.

Pertama, ketahanan jaringan masih bergantung pada vendor. Menurut Erik, jaringan provinsi memakai sistem sewa dari sejumlah penyedia layanan internet (ISP). Perbaikan dilakukan teknisi vendor, yaitu Engineer Onsite, sedangkan Diskominfo mengawasi dan menganalisis. "Tergantung dari ISP-nya," ujarnya soal lama pemulihan gangguan besar.

Ketergantungan itu terasa saat kabel fiber optic udara terputus di beberapa wilayah. Di tengah penataan kabel ke bawah tanah oleh Pemerintah Kota Bandung, kawasan Gedung Sate dan sekretariat DPRD sempat terputus satu hingga dua jam, padahal pegawainya ribuan orang. Jalan Merdeka masih terdampak hingga kini.

Kedua, jaringan cadangan masih terbatas. Diskominfo memasang cadangan berupa modem seluler atau Starlink, tetapi perangkat Starlink tidak mencukupi untuk semua instansi. "Kalau di kantor tidak ada internet, pekerjaan sangat terhambat," kata Erik. Padahal, kantor dinas provinsi umumnya berada di Kota Bandung sehingga banyak yang terdampak.

Ketiga, kesiapan pengelola jaringan di perangkat daerah belum merata. Rizky menyebut keluhan terbanyak adalah jaringan lambat. "Di satu titik sinyalnya bagus, tapi di bidang lain sinyalnya kecil," ujarnya. Penyebabnya bukan dari Diskominfo tetapi satu access point dipaksa melayani dua lokasi, biasanya karena anggaran atau perangkat kurang mendukung.

Diskominfo Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah bergerak lewat pelatihan jaringan setiap tahun bagi pengelola di perangkat daerah. Mereka didorong menganalisis sendiri kendala sebelum meminta bantuan. Perbaikan jaringan yang sudah ada biasanya selesai maksimal setengah hari, sedangkan kantor tanpa jaringan sama sekali membutuhkan satu hingga dua hari.

Langkah-langkah itu patut diapresiasi, tetapi belum cukup. Pelatihan tidak berarti jika perangkat tidak memadai, dan cadangan tidak berguna jika jumlahnya terbatas. Karena sistemnya sewa, lama pemulihan juga tetap ditentukan ISP, sementara Diskominfo berperan memantau.

Karena itu, pemerintah perlu memetakan instansi paling vital, seperti rumah sakit dan kantor pelayanan, agar mendapat cadangan lebih dulu. Anggaran perangkat jaringan di perangkat daerah pun layak diperhatikan. Penataan kabel, yang baru berjalan 2026 karena diduga terhambat perizinan, juga perlu disinkronkan dengan kesiapan jaringan pengganti.

Dengan demikian, jaringan pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari seberapa cepat gangguan diperbaiki, melainkan dari seberapa jarang gangguan sampai mengganggu masyarakat. Infrastruktur yang tangguh, cadangan yang memadai, dan pengelola yang siap adalah syarat agar internet benar-benar menopang pelayanan publik.

Reporter: Selvi Selviana/KPI 5B

Hampir 14 Tahun Riset, Mesin Pembakar Sampah Tampil di Jabar Kabisa 2026

Vokaloka, Bandung – Muhammad Dudi Fauzi tampak antusias saat menjelaskan mesin pembakar sampah buatan perusahaannya. Biaya operasional yang terlalu tinggi, kata dia, menjadi penyebab utama banyak program penanganan sampah sulit berjalan. “Itu lebih banyak karena masalah biaya operasional yang terlalu tinggi,” ujarnya.

Dudi, Direktur Utama PT New Energy Integrasi, memperkenalkan mesin hasil riset hampir 14 tahun itu di pameran produk berstandar Jabar Kabisa 2026 di Vokaloka, Jumat (9/10/2026). Rekan kerjanya ikut merekam penjelasan tersebut.

Perjalanan mesin itu, tutur Dudi, berawal dari industri rumahan yang mulai meneliti masalah sampah. Riset berjalan sejak 2012, atau hampir 14 tahun hingga kini.

Selama itu, bahan bakar mesinnya berganti-ganti, mulai dari solar, gas, hingga oli bekas. Kini, klaim Dudi, timnya berhasil membuat mesin berbahan bakar air. Air itu diubah menjadi gas nitrogen dan oksigen.

Dari perubahan tersebut, ia menyebut biaya operasional mesinnya menjadi sangat rendah. Kondisi sampah saat ini, ujarnya, darurat di hampir seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat. Ia berharap alatnya dapat membantu penanganan sampah.

Dudi mengatakan mesin itu sudah terpasang di Sport Jabar Arcamanik, Saparua, Universitas Langlangbuana, dan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang. Risetnya, ia menyebut, dikerjakan bersama Telkom University dan Universitas Teknologi Bandung. Pemasangan di kampus sejalan dengan kebijakan yang menyerahkan penanganan sampah kepada perguruan tinggi.

Ia mengikuti Jabar Kabisa 2026 atas rekomendasi Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tema pameran produk berstandar, katanya, sejalan dengan perizinan yang telah ia penuhi, yaitu NIB, SNI, dan uji emisi, serta persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup. “Semua perizinan saya rasa sudah cukup lengkap,” ujarnya.

Soal penyelenggaraan, Dudi menilai acara seperti ini sudah cukup membantu pelaku usaha. Namun ia berharap kemasannya lebih beragam. UMKM yang tampil, katanya, tidak hanya bergerak di bidang makanan, tetapi juga industri kreatif dan teknologi.

UMKM teknologi, kata Dudi, layak diundang pada acara berikutnya. Ia menilai Bandung punya banyak orang pintar dan kreatif yang mampu melahirkan produk dan temuan. “Orang Bandung hebat-hebatnya,” ujarnya.

Sebelum wawancara berakhir, Dudi menyerahkan kartu namanya kepada penulis. Dengan antusiasme yang sama seperti saat menjelaskan mesinnya, ia kembali menyampaikan harapan agar UMKM teknologi mendapat ruang tampil yang lebih luas.

Reporter : Selvi Selviana/KPI 5B

Disperindag Jabar Gelar Jabar Kabisa 2026, Dorong UMKM Naik Kelas

 

Vokaloka, Bandung – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menggelar Jabar Kabisa 2026 untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas. Dalam talkshow Jumat (9/10/2026), terungkap bahwa usaha mikro dan kecil bebas biaya pendaftaran di ritel modern dan gratis mengurus registrasi BPOM.

Talkshow itu dipandu moderator Usep Diki dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sumedang. Tiga narasumber hadir, yakni Ketua DPD Aprindo Jabar Yudi Hartanto, perwakilan BBPOM Bandung Meliza Widyasari, dan Komisioner BPKN RI Agus Satory.

Yudi Hartanto menjelaskan, aturan bebas biaya itu tercantum dalam Pasal 95 PP Nomor 3 Tahun 2026 yang mengubah aturan penyelenggaraan bidang perdagangan. “Untuk usaha mikro dan kecil, ritel modern toko swalayan wajib tidak mengenakan listing fee atau biaya pendaftaran,” katanya.

Menurut Yudi, jumlah UMKM terus bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi pelaku UMKM akan melampaui 5,4 juta setelah Sensus Ekonomi 2026. Karena itu, UMKM harus menyiapkan diri jika ingin masuk ritel modern.

Meliza Widyasari menyampaikan, usaha mikro dan kecil tidak dipungut biaya untuk registrasi, termasuk izin sarana produksi, izin edar, dan pendaftaran produk untuk ekspor. “Semuanya tidak ada biaya,” ujarnya.

Meliza juga menepis anggapan bahwa mengurus izin BPOM sulit dan rumit. Menurut dia, perizinan bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi bertujuan menjamin produk yang dibuat pelaku usaha aman dan konsumen terlindungi. Ia meminta pelaku usaha yang mendengar kabar bahwa BPOM mahal untuk mengonfirmasinya terlebih dahulu.

Dari sisi perlindungan konsumen, Agus Satory mengingatkan pelaku usaha agar bertanggung jawab jika ada konsumen yang dirugikan. “Melindungi konsumen itu bukanlah beban biaya bagi UMKM, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun loyalitas pelanggan dan menaikkan kelas bisnis,” ucapnya.

Pada sesi tanya jawab, Haris, produsen tepung, mi instan, dan biskuit tanpa terigu asal Bogor, menanyakan harga yang diterima produsen jika produknya dijual Rp10.000 di ritel. Ia juga bertanya soal lamanya tenggat pembayaran. Erna, produsen kopi, mengaku tiga kali mengajukan produk ke satu jaringan ritel, tetapi belum diterima.

Peserta lain menanyakan perizinan. Cinta dan Rian, produsen keripik basreng, bertanya soal sertifikat sarana produksi, fasilitasi BPOM gratis, dan jangka waktu izin. Naomi menanyakan syarat PIRT bagi dapur yang masih menyatu dengan rumah tangga. Para narasumber menjawabnya bergantian.

Dalam penutupan acara, Sekretaris Disperindag Jabar Robi Budiman menilai Jabar Kabisa 2026 berjalan sukses dan lancar selama dua hari, Kamis dan Jumat. Ia juga menyebut nilai transaksi yang tercatat selama acara sebagai capaian yang fantastis di tengah keterbatasan.

Reporter: Selvi Selviana/KPI 5B