Banjir, Kerentanan, dan Paradoks Kebijakan Kehutanan

Vokaloka, Bandung - Foto warga Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, yang harus mengarungi banjir dengan sampan kecil kembali menegaskan bahwa bencana yang mereka alami bukan lagi peristiwa insidental. Setiap tahun air Sungai Batang Serangan meluap, dan setiap tahun pula masyarakat terpaksa menyelamatkan diri dengan cara yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa yang rusak bukan hanya lingkungan fisik, tetapi cara kita mengelola ruang hidup.

Banjir kerap dikaitkan dengan curah hujan ekstrem. Namun pengalaman berulang di Sumatera membuktikan bahwa hujan hanyalah pemicu. Penyebab yang lebih dalam terletak pada kerusakan hutan dan tata kelola daerah aliran sungai yang lemah. Hilangnya tutupan hutan membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Aliran permukaan meningkat, sungai meluap lebih cepat, dan desa-desa seperti Cempa menjadi pihak pertama yang menerima dampaknya.

Warga kini tidak hanya menghadapi banjir lokal. Dalam beberapa pekan terakhir, hampir seluruh kawasan Sumatra terdampak banjir: Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Ribuan warga mengungsi, akses jalan terputus, aktivitas ekonomi lumpuh, dan sekolah tidak dapat beroperasi. Ketika bencana muncul serentak di banyak provinsi dan mengganggu kehidupan jutaan orang, sesungguhnya ini sudah mendekati kategori bencana nasional, meskipun secara administratif status itu belum ditetapkan. Skala ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan kita sudah mencapai titik kritis.

Di tengah situasi tersebut, publik masih mengingat bahwa beberapa kebijakan pelepasan kawasan hutan dan perizinan pemanfaatan hutan ditandatangani di masa Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan. Regulasi semacam ini memperluas ruang bagi aktivitas ekstraktif, pembalakan, ekspansi perkebunan, dan berbagai bentuk konversi lahan yang berkontribusi langsung pada melemahnya fungsi ekologis hutan. Setiap izin yang dikeluarkan bukanlah sekadar urusan administrasi, ia menentukan apakah suatu daerah mampu menahan air hujan atau justru menyerah pada banjir.

Paradoksnya, masyarakat yang tinggal di dekat sungai dan kawasan hutan hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka tidak diajak berdialog ketika izin pelepasan kawasan hutan diberikan, tetapi mereka yang harus meninggalkan rumah ketika air naik, mengangkut anak-anak dengan sampan, dan menunggu bantuan datang. Ini menunjukkan ketimpangan besar antara pusat pengambil keputusan dan kelompok yang merasakan dampak langsung.

Perjuangan warga Cempa bukan sekadar cerita tentang banjir musiman. Ia adalah potret dari rantai sebab-akibat yang panjang, hutan yang ditebang di hulu, izin yang dikeluarkan tanpa pengawasan ketat, lemahnya mitigasi struktural, dan keterbatasan pemerintah daerah dalam merespons bencana. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan ekologis dan persoalan kebijakan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Tentu saja, penanggulangan bencana tidak dapat sepenuhnya menyalahkan satu pihak. Namun evaluasi terhadap kebijakan kehutanan adalah langkah mendesak yang tidak boleh ditunda. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan terkait hutan mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap keselamatan rakyat. Pemulihan daerah aliran sungai, penghentian izin bermasalah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan harus menjadi fokus utama.

Masyarakat seperti warga Cempa berhak atas lingkungan yang aman. Mereka tidak seharusnya menjadi korban dari keputusan yang mereka tidak ikut tentukan. Ketangguhan mereka bertahan menghadapi banjir harus dibalas dengan ketangguhan negara dalam memperbaiki kebijakan, bukan dengan pembiaran yang membuat bencana terus berulang.

Semoga banjir yang melanda Desa Cempa dan wilayah Sumatra lainnya menjadi alarm keras bahwa keselamatan ekologis harus menjadi fondasi pembangunan. Kita tidak membutuhkan cerita heroik warga menghadapi bencana setiap tahun, yang kita butuhkan adalah kebijakan yang mencegah bencana sejak awal.

 

Seli Siti Amaliah Putri,

Bandung.