Anggaran Mutu

Menyoroti bahwa alokasi 20% anggaran pendidikan belum berjalan efektif karena didominasi belanja pegawai, bukan langsung berfokus pada peningkatan mutu peserta didik.

Sebagai masyarakat, kami melihat anggaran triliunan rupiah tersebut seharusnya dapat menjamin kualitas minimum di setiap jenjang sekolah. Namun, kenyataan di lapangan sering menunjukkan disparitas infrastruktur, kurangnya sarana digital, dan beban administratif guru yang tinggi, terutama di daerah terpencil. Padahal, era digital menuntut kesiapan teknologi di setiap sekolah. Kesenjangan digital yang terus melebar antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil adalah bukti nyata kegagalan alokasi dana untuk pemerataan sarana dan prasarana belajar.

Selain reformasi pada fokus anggaran, perlu ada peningkatan akuntabilitas di tingkat daerah. Sering kali, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sepenuhnya menyentuh inovasi pembelajaran karena terhambat prosedur birokrasi yang kaku. Selain itu, kita harus memastikan anggaran benar-benar mendukung profesionalisme guru, seperti pelatihan berkelanjutan dan insentif yang layak, sehingga guru dapat fokus mengajar alih-alih dibebani administrasi yang menyita waktu.

Pemerintah perlu memastikan dana pendidikan benar-benar mewujud menjadi kualitas pembelajaran di kelas, bukan sekadar angka besar di APBN/APBD. Pengawasan harus berbasis kinerja nyata dan berdampak langsung pada murid. Tuntutan reformasi anggaran adalah tuntutan agar dana rakyat kembali pada rakyat dalam bentuk pendidikan yang berkualitas dan merata.

Reporter : Nabella Putri Sanrissa, KPI/5B