Pahlawan atau Pengingat Luka? Debat Panjang tentang Soeharto

Isu mengenai pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali ramai dibicarakan, seolah membuka kembali halaman sejarah yang sebenarnya belum pernah benar-benar ditutup. Banyak masyarakat yang kemudian ikut terseret dalam perdebatan ini. Ada yang menilai bahwa Soeharto adalah tokoh yang pernah menyelamatkan bangsa pada masa paling genting setelah 1965. Indonesia waktu itu sedang berada di ambang kekacauan politik tak menentu, ekonomi runtuh, dan keamanan tak bisa ditebak. Karena itulah sebagian orang menganggap hadirnya Soeharto kala itu sebagai penentu arah, sebuah figur yang membuat negara kembali berdiri tegak.

Pendukung wacana ini biasanya menyoroti keberhasilan ekonomi Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, pembangunan infrastruktur yang masif, hingga keberhasilan swasembada pangan menjadi deretan prestasi yang selalu disebutkan. Program pembangunan seperti REPELITA dianggap sebagai landasan kuat yang membuat Indonesia punya peta jalan yang jelas. Banyak yang merasakan langsung stabilitas ekonomi itu, sehingga wajar saja jika muncul keyakinan bahwa jasa-jasa tersebut layak diberi penghargaan nasional. Bagi sebagian masyarakat, Soeharto adalah simbol ketertiban dan kepastian, sesuatu yang sering terasa hilang pada era setelah reformasi.

Tidak hanya itu, gaya kepemimpinan Soeharto yang dikenal tegas dan disiplin juga menjadi alasan kenapa sebagian masyarakat masih menaruh hormat. Birokrasi berjalan lebih teratur, instruksi cepat dieksekusi, dan negara tampak lebih terkendali. Banyak orang yang merasa bahwa stabilitas tersebut adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kerinduan terhadap suasana yang "lebih tertib" inilah yang membuat sebagian masyarakat melihat Soeharto sebagai figur pemimpin ideal yang sulit dicari tandingannya di masa kini.

Namun penolakan terhadap wacana ini juga sangat kuat dan tak bisa dianggap enteng. Masa Orde Baru menyimpan banyak catatan gelap, terutama pelanggaran HAM yang hingga kini masih menyisakan luka. Tragedi 1965–1966, penembakan misterius, Tanjung Priok, Talangsari, hingga kerusuhan Mei 1998 adalah deretan peristiwa yang menelan ribuan korban. Banyak keluarga yang sampai hari ini masih menunggu keadilan. Bagi mereka, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional justru terasa seperti melukai kembali ingatan sejarah yang pahit.

Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar pada masa Orde Baru menjadi alasan besar mengapa gelar pahlawan terasa jauh dari pantas. Transparency International bahkan pernah menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. Kebebasan sipil ditekan, media dibungkam, dan demokrasi berjalan dalam ruang yang sangat sempit. Semua ini membuat banyak orang percaya bahwa era Orde Baru bukanlah masa yang bisa begitu saja dirayakan sebagai tonggak moral seorang pahlawan.

Akhirnya, perdebatan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting: apa sebenarnya yang menjadi dasar seorang tokoh layak disebut pahlawan? Apakah pembangunan ekonomi dan ketertiban dapat menghapus luka sejarah yang masih menganga? Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti negara harus siap menjawab pertanyaan moral yang jauh lebih dalam. Sebelum rekonsiliasi tuntas dan keadilan berjalan, pemberian gelar ini justru berpotensi memperbesar jarak di tengah ingatan kolektif bangsa. Karena pada akhirnya, penghormatan kepada tokoh mana pun tidak boleh mengabaikan suara mereka yang paling terluka.

Reporter: Azzam Kusuma M, KPI/5B