Redaksi Vokaloka yang saya hormati,
Setiap kali Hari HAM Nasional diperingati, saya selalu bertanya-tanya, apakah situasi hak asasi kita betul-betul membaik, atau malah kita hanya pandai membuat acara seremonial? Beberapa kejadian belakangan justru menunjukkan bahwa persoalan HAM masih jauh dari tuntas.
Kasus 11 warga adat di Halmahera Timur, misalnya, benar-benar mengusik. Mereka dihukum setelah menolak aktivitas tambang yang dianggap merusak tanah leluhur mereka. Penolakan itu, sejatinya, ekspresi paling dasar untuk mempertahankan ruang hidup. Tetapi alih-alih didengar, mereka justru berhadapan dengan meja hijau.
Belum lagi penangkapan aktivis yang terjadi setelah aksi-aksi damai di berbagai daerah. Nama seperti Dera Pramandira dan Fathul Munif jadi contoh bagaimana warga yang menyuarakan pendapatnya masih berisiko berhadapan dengan tuduhan yang seharusnya tidak dikenakan pada bentuk protes damai. Situasi seperti ini membuat banyak orang semakin ragu, apakah menyampaikan pendapat masih aman di negara ini?
Saya melihat bahwa momen Hari HAM Nasional ini tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus dijadikan alarm. Pemerintah dan aparat perlu kembali memastikan bahwa hukum berdiri untuk melindungi, bukan menekan. Warga yang bersuara demi lingkungan, ruang hidup, dan keadilan semestinya diperlakukan sebagai pihak yang didengar, bukan dihadapkan pada proses hukum yang melelahkan.
Kalau setiap tahun kita memperingati Hari HAM tetapi kasus-kasus begini terus berulang, rasanya ada yang tidak beres. Menjaga martabat manusia itu kerja harian, bukan hanya acara tahunan. Semoga tahun ini benar-benar menjadi pengingat yang menggerakkan, bukan sekadar seremonial belaka.
Hormat saya,
Salsabiil Firdaus
Jl. Babakan Sari, Pasir Biru, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40615
Setiap kali Hari HAM Nasional diperingati, saya selalu bertanya-tanya, apakah situasi hak asasi kita betul-betul membaik, atau malah kita hanya pandai membuat acara seremonial? Beberapa kejadian belakangan justru menunjukkan bahwa persoalan HAM masih jauh dari tuntas.
Kasus 11 warga adat di Halmahera Timur, misalnya, benar-benar mengusik. Mereka dihukum setelah menolak aktivitas tambang yang dianggap merusak tanah leluhur mereka. Penolakan itu, sejatinya, ekspresi paling dasar untuk mempertahankan ruang hidup. Tetapi alih-alih didengar, mereka justru berhadapan dengan meja hijau.
Belum lagi penangkapan aktivis yang terjadi setelah aksi-aksi damai di berbagai daerah. Nama seperti Dera Pramandira dan Fathul Munif jadi contoh bagaimana warga yang menyuarakan pendapatnya masih berisiko berhadapan dengan tuduhan yang seharusnya tidak dikenakan pada bentuk protes damai. Situasi seperti ini membuat banyak orang semakin ragu, apakah menyampaikan pendapat masih aman di negara ini?
Saya melihat bahwa momen Hari HAM Nasional ini tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus dijadikan alarm. Pemerintah dan aparat perlu kembali memastikan bahwa hukum berdiri untuk melindungi, bukan menekan. Warga yang bersuara demi lingkungan, ruang hidup, dan keadilan semestinya diperlakukan sebagai pihak yang didengar, bukan dihadapkan pada proses hukum yang melelahkan.
Kalau setiap tahun kita memperingati Hari HAM tetapi kasus-kasus begini terus berulang, rasanya ada yang tidak beres. Menjaga martabat manusia itu kerja harian, bukan hanya acara tahunan. Semoga tahun ini benar-benar menjadi pengingat yang menggerakkan, bukan sekadar seremonial belaka.
Hormat saya,
Salsabiil Firdaus
Jl. Babakan Sari, Pasir Biru, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40615
Tidak ada komentar
Posting Komentar