Vokaloka, Bandung – Pemerintah Desa Cileunyi Kulon dan Cileunyi Wetan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) pada Selasa (31/9/2025). Kegiatan tahunan ini dilaksanakan secara terpisah di aula masing-masing desa dan dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok ternak, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Tahun ini, Musrembangdes mengusung tema Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat. Tema tersebut menggambarkan fokus pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya saing.
Kegiatan ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, memastikan setiap program pembangunan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Fajar Fauzan, S.Pd., Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa Cileunyi Kulon, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah utama masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan aspirasi secara langsung.
"Kegiatan ini merupakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cileunyi Kulon untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyampaikan sasaran prioritas kebijakan Desa Cileunyi Kulon," ujar Fajar.
Dalam Musrembangdes tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas. Salah satunya adalah revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019–2025 yang kini diperpanjang hingga 2027. Selain itu, peserta musyawarah juga menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 serta menyusun Daftar Usulan (DU) RKPDes untuk tahun 2027. Gugun, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Cileunyi Wetan, menjelaskan bahwa pembahasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Kalau kita bicara pembangunan desa, semuanya berawal dari kesejahteraan masyarakat. Kalau sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak kita perkuat, pembangunan itu sendiri akan sulit untuk bertahan dalam jangka panjang," ujar Gugun.
Aspirasi yang terkumpul dari masyarakat selama Musrembangdes akan dicatat dan dikelola oleh tim pemerintah desa untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat sesuai dengan skala prioritas dan sumber pendanaan. Fajar menjelaskan bahwa tidak semua usulan dapat langsung dibiayai oleh anggaran desa, karena sebagian memerlukan dukungan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
"Jadi aspirasinya itu ada dua, ada yang nantinya didanai oleh anggaran desa dan ada juga yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat," jelasnya.
Sebagian besar program hasil Musrembangdes direncanakan mulai dijalankan pada awal tahun 2026, mengikuti RKPDes yang telah disepakati. Gugun optimis bahwa pelaksanaan program dapat berjalan efektif berkat koordinasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kabupaten.
"Insya Allah, pelaksanaan program dimulai awal 2026. Kalau koordinasi dengan pihak kabupaten terus berjalan lancar seperti sekarang, kami yakin program ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.
Antusiasme masyarakat terhadap Musrembangdes terlihat jelas dari tingkat kehadiran dan partisipasi warga yang tinggi. Hal ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menjalankan proses perencanaan yang terbuka dan bertanggung jawab. Fajar mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam menjaga transparansi serta keberlanjutan pembangunan.
"Ya alhamdulillah ya tanggapan masyarakat positif, terlihat nampak menyambut baik dalam kegiatan ini dalam hal kita juga transparan, akuntabel dalam menyampaikan kebijakan kita juga dalam menyampaikan kebijakan yang akan datang," kata Fajar.
Lebih lanjut, Gugun berharap agar masyarakat tetap berperan aktif tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Menurutnya, pembangunan yang ideal harus tumbuh dari partisipasi warga sendiri.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya jadi penerima manfaat, tapi juga ikut terlibat langsung. Karena pembangunan yang baik adalah yang tumbuh dari partisipasi warganya sendiri," ujarnya.
Melalui Musrembangdes ini, Pemerintah Desa Cileunyi Kulon dan Cileunyi Wetan menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap usulan yang muncul diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap setiap rencana kegiatan pemerintah desa yang akan datang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat," pungkas Fajar.
Reporter: Muhamad Alan Azizal & Fikri Syahrul Mubarok KPI/5A
Tahun ini, Musrembangdes mengusung tema Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat. Tema tersebut menggambarkan fokus pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya saing.
Kegiatan ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, memastikan setiap program pembangunan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Fajar Fauzan, S.Pd., Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa Cileunyi Kulon, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah utama masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan aspirasi secara langsung.
"Kegiatan ini merupakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cileunyi Kulon untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyampaikan sasaran prioritas kebijakan Desa Cileunyi Kulon," ujar Fajar.
Dalam Musrembangdes tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas. Salah satunya adalah revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019–2025 yang kini diperpanjang hingga 2027. Selain itu, peserta musyawarah juga menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 serta menyusun Daftar Usulan (DU) RKPDes untuk tahun 2027. Gugun, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Cileunyi Wetan, menjelaskan bahwa pembahasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Kalau kita bicara pembangunan desa, semuanya berawal dari kesejahteraan masyarakat. Kalau sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak kita perkuat, pembangunan itu sendiri akan sulit untuk bertahan dalam jangka panjang," ujar Gugun.
Aspirasi yang terkumpul dari masyarakat selama Musrembangdes akan dicatat dan dikelola oleh tim pemerintah desa untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat sesuai dengan skala prioritas dan sumber pendanaan. Fajar menjelaskan bahwa tidak semua usulan dapat langsung dibiayai oleh anggaran desa, karena sebagian memerlukan dukungan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
"Jadi aspirasinya itu ada dua, ada yang nantinya didanai oleh anggaran desa dan ada juga yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat," jelasnya.
Sebagian besar program hasil Musrembangdes direncanakan mulai dijalankan pada awal tahun 2026, mengikuti RKPDes yang telah disepakati. Gugun optimis bahwa pelaksanaan program dapat berjalan efektif berkat koordinasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kabupaten.
"Insya Allah, pelaksanaan program dimulai awal 2026. Kalau koordinasi dengan pihak kabupaten terus berjalan lancar seperti sekarang, kami yakin program ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.
Antusiasme masyarakat terhadap Musrembangdes terlihat jelas dari tingkat kehadiran dan partisipasi warga yang tinggi. Hal ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menjalankan proses perencanaan yang terbuka dan bertanggung jawab. Fajar mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam menjaga transparansi serta keberlanjutan pembangunan.
"Ya alhamdulillah ya tanggapan masyarakat positif, terlihat nampak menyambut baik dalam kegiatan ini dalam hal kita juga transparan, akuntabel dalam menyampaikan kebijakan kita juga dalam menyampaikan kebijakan yang akan datang," kata Fajar.
Lebih lanjut, Gugun berharap agar masyarakat tetap berperan aktif tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Menurutnya, pembangunan yang ideal harus tumbuh dari partisipasi warga sendiri.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya jadi penerima manfaat, tapi juga ikut terlibat langsung. Karena pembangunan yang baik adalah yang tumbuh dari partisipasi warganya sendiri," ujarnya.
Melalui Musrembangdes ini, Pemerintah Desa Cileunyi Kulon dan Cileunyi Wetan menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap usulan yang muncul diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap setiap rencana kegiatan pemerintah desa yang akan datang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat," pungkas Fajar.
Reporter: Muhamad Alan Azizal & Fikri Syahrul Mubarok KPI/5A
Tidak ada komentar
Posting Komentar