Vokaloka, Bandung — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDS PKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan kampanye jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pada Jumat (2/10/2026) di Aula DKP Jawa Barat, Bandung.
Kegiatan ini mempertemukan langsung para pelaku UMKM perikanan lokal dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini dilakukan guna memperkuat rantai pasok protein ikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mendongkrak angka konsumsi ikan masyarakat Jawa Barat yang terbilang masih rendah.
Kepala DKP Provinsi Jawa Barat, Rini Cempaka, mengungkapkan bahwa pola konsumsi protein masyarakat Jawa Barat saat ini masih didominasi oleh telur dan daging ayam, sehingga tingkat konsumsi ikannya masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur.
"Konsumsi ikan di Jawa Barat saat ini masih rendah. Kalau dibandingkan dengan Indonesia bagian timur, ini sangat jauh.
Jawa Barat terkenal masyarakatnya senang makan telur, ayam, dan daging, sementara untuk ikan masih kurang," ujar Rini.
Melalui sinergi bersama SPPG, Pemprov Jabar menargetkan menu berbasis ikan segar dapat disajikan secara rutin kepada anak-anak sekolah setiap minggunya.
"Fungsi SPPG ini memastikan ikan hadir dan dimakan oleh anak-anak di piringnya setiap minggu," tambah Rini.
Untuk mengatasi keengganan anak-anak mengonsumsi ikan akibat takut tertelan duri, DKP Jabar mengimbau para pelaku UMKM dan dapur pengolah untuk memvariasikan bentuk olahan ikan, seperti penggunaan teknologi duri lunak (presto) hingga produk filet ikan nila dan patin yang kini mulai menjadi favorit di sejumlah dapur MBG.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDS PKP KKP, Ali Rahmat Iman Santoso, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memfasilitasi UMKM perikanan agar mampu memenuhi kualifikasi standar rantai pasok nasional.
Selain penerapan rantai dingin (cold chain) yang ketat, UMKM pemasok diwajibkan mengantongi sertifikasi mutu seperti HACCP atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
"Nanti kita bisa berkolaborasi bersama-sama melihat keberhasilan UMKM. Kita dorong pembiayaan dan pendampingan agar pasokan ikan terjamin dan berkualitas," tegas Ali.
Melalui kegiatan ini, DKP Jabar dan KKP berharap pasokan bahan baku dari nelayan dan pembudidaya lokal dapat terserap secara optimal, sekaligus mendukung terbentuknya generasi muda yang sehat dan cerdas lewat pemenuhan gizi protein ikan.
"Mari kita cerdaskan bersama, karena Jawa Baratnya saja sudah cerdas, insyaallah se-Indonesia pun ikut cerdas," tutup Rini .
Reporter: Muhammad Naufal Fathoni
Tidak ada komentar
Posting Komentar