Ketua Tim Kerja MPP Kota Bandung, Dicky Surya Lora, menjelaskan bahwa latar belakang pendirian MPP adalah memberikan kemudahan serta aksesibilitas bagi warga agar tidak perlu berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai dokumen.
"Latar belakangnya untuk memberikan kemudahan ke masyarakat. Menyatukan seluruh layanan dalam satu jangkauan, jadi tidak usah pindah-pindah kantor. Dahulu mau ngurus izin usaha ke Cianjur, perdagangan ke Dinas Perdagangan, bangunan ke ATR/BPN, hingga ekspor-impor ke Bea Cukai. Sekarang di sini semuanya bisa langsung dan paralel," ujar Dicky.
Dicky menambahkan, kunci keberhasilan dan pengembangan MPP Kota Bandung terletak pada komitmen pimpinan daerah serta kolaborasi antar-instansi, baik secara formal maupun informal. Atas konsistensi tersebut, MPP Kota Bandung berhasil meraih penghargaan kategori 5 penghargaan tertinggi pelayanan publik dari Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB secara berturut-turut (back-to-back).
Manfaat integrasi layanan di MPP Kota Bandung dirasakan langsung oleh masyarakat. Ina, Santi, dan Nia, warga yang sedang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) serta akta, mengaku sangat terbantu dengan kepraktisan dan keramahan petugas.
Ina, yang juga aktif sebagai pengurus RW, mengungkapkan bahwa lokasi MPP sangat strategis dan memangkas birokrasi yang rumit. Ia bahkan kerap mengarahkan warga di lingkungannya untuk mengurus dokumen langsung ke MPP.
"Ke sini lebih praktis dan dekat dibanding ke kantor kecamatan. Prosedurnya mudah, kalau ada berkas yang kurang gitu selalu dibimbing dan petunjuknya jelas. Petugasnya juga gercep (gerak cepat) dan ramah, jadi kita ga takut kalo mau nanya, bikin betah," puji Ina.
Selain kemudahan prosedur, kepastian waktu pelayanan juga menjadi nilai tambah. Dokumen sering kali dapat diproses cepat dan langsung dikirimkan melalui surel (email) pada hari yang sama.
Meskipun mendapat respon positif dari masyarakat, pihak pengelola menyadari adanya tantangan dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dicky berharap ke depannya MPP Kota Bandung dapat bertransformasi dari struktur kesekretariatan menjadi Satuan Kerja (Satker) atau unit pelayanan khusus agar mandiri secara pengelolaan anggaran dan operasional.
Sementara itu, warga berharap kualitas pelayanan yang ramah, efisien, dan solutif ini dapat menular ke tingkat pelayanan dasar lainnya seperti kelurahan, sehingga masyarakat tidak lagi enggan atau malas dalam mengurus dokumen kependudukan.
Reporter: Chalilla Salsabila
Tidak ada komentar
Posting Komentar