Vokaloka.com - Akhir pekan lalu, saya kembali dihadapkan pada dilema klasik warga kota: "Mau pergi ke mana yang tidak menghabiskan minimal Rp100 ribu hanya untuk duduk?"
Istilah Third Place (Ruang Ketiga) yang merupakan tempat interaksi sosial selain rumah dan kantor kian populer belakangan ini. Namun, implementasinya di kota-kota besar kita terasa kian melenceng. Ruang ketiga yang seharusnya inklusif dan cair, kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh komersialisasi.
Taman kota memang ada, tapi sering kali kondisinya memprihatinkan seperti minim peneduh, bangku yang rusak, atau justru ditutup pagar tinggi dengan jam operasional kaku. Trotoar yang baru direvitalisasi pun sering kali lebih berfungsi sebagai "latar foto" ketimbang ruang interaksi yang nyaman karena gersang dan panas.
Akibatnya, warga dipaksa masuk ke mal atau kedai kopi kekinian (coffee shop) untuk sekadar mencari udara "segar" atau bertemu kawan. Masalahnya, ruang-ruang ini tidak gratis. Ada "tiket masuk" berupa segelas kopi seharga Rp40.000 hingga Rp60.000. Bagi kelas pekerja menengah ke bawah atau mahasiswa, bersosialisasi menjadi barang mewah.
Jika tren ini terus dibiarkan, kita sedang membangun kota yang mengisolasi warganya berdasarkan isi dompet. Mereka yang tidak mampu membeli kopi mahal, perlahan kehilangan haknya untuk menikmati kota.
Melalui surat ini, saya berharap pemerintah kota dan perencana tata ruang berhenti berfokus pada pembangunan fisik yang sekadar instagrammable. Kami butuh bangku taman yang teduh, perpustakaan publik yang buka hingga malam, dan alun-alun yang ramah pejalan kaki.
Kembalikan ruang publik kami yang seutuhnya, bukan ruang publik yang bersembunyi di balik struk belanja.
Penulis: Desy Windayani Budi Artik
Istilah Third Place (Ruang Ketiga) yang merupakan tempat interaksi sosial selain rumah dan kantor kian populer belakangan ini. Namun, implementasinya di kota-kota besar kita terasa kian melenceng. Ruang ketiga yang seharusnya inklusif dan cair, kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh komersialisasi.
Taman kota memang ada, tapi sering kali kondisinya memprihatinkan seperti minim peneduh, bangku yang rusak, atau justru ditutup pagar tinggi dengan jam operasional kaku. Trotoar yang baru direvitalisasi pun sering kali lebih berfungsi sebagai "latar foto" ketimbang ruang interaksi yang nyaman karena gersang dan panas.
Akibatnya, warga dipaksa masuk ke mal atau kedai kopi kekinian (coffee shop) untuk sekadar mencari udara "segar" atau bertemu kawan. Masalahnya, ruang-ruang ini tidak gratis. Ada "tiket masuk" berupa segelas kopi seharga Rp40.000 hingga Rp60.000. Bagi kelas pekerja menengah ke bawah atau mahasiswa, bersosialisasi menjadi barang mewah.
Jika tren ini terus dibiarkan, kita sedang membangun kota yang mengisolasi warganya berdasarkan isi dompet. Mereka yang tidak mampu membeli kopi mahal, perlahan kehilangan haknya untuk menikmati kota.
Melalui surat ini, saya berharap pemerintah kota dan perencana tata ruang berhenti berfokus pada pembangunan fisik yang sekadar instagrammable. Kami butuh bangku taman yang teduh, perpustakaan publik yang buka hingga malam, dan alun-alun yang ramah pejalan kaki.
Kembalikan ruang publik kami yang seutuhnya, bukan ruang publik yang bersembunyi di balik struk belanja.
Penulis: Desy Windayani Budi Artik
1 komentar
Valid banget emang sekarang tuh susah nyari tempat duduk bentar aja kalau gak beli kopi mahal.
Posting Komentar