Pemerintah Desa Cibiru Wetan berkolaborasi dengan Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung menggelar kegiatan Sakola Desa bertema "Digitalisasi dan Sistem Keterbukaan Informasi Desa" yang berlangsung di Dome Awi Cibiru Wetan dan juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Desa Cibiru Wetan.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Desa dan Ketua PPID Cibiru Wetan sebagai pembicara, serta perwakilan Magister Studi Pembangunan ITB sebagai host. Dalam sesi diskusi, Asisten Sekretaris Desa (Asekdes) yang juga Ketua PPID Cibiru Wetan membagikan pengalamannya mengikuti tiga periode kepemimpinan desa. Ia menceritakan perubahan besar yang dirasakan sejak hadirnya program digitalisasi desa, terutama sejak tahun 2019 ketika Kepala Desa saat ini mulai mengusung visi dan misi baru. Menurutnya, visi tersebut menjadi arah utama seluruh perangkat desa dalam bekerja mewujudkan Desa Cibiru Wetan yang sejahtera, agamis, dan berbudaya.
Ia menambahkan, upaya digitalisasi kini telah berjalan lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu internet hanya dipasang di beberapa titik, kini seluruh wilayah desa sudah terkoneksi tanpa area blank spot. "Dengan kebersamaan dan kerja bertahap, kami bisa melaksanakan program-program desa sesuai arahan kepala desa," ujarnya dalam sesi tanya jawab.
Kepala desa dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik yang bijak, terutama terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikategorikan sebagai informasi dikecualikan selama masih dalam proses perubahan. Meski tidak wajib dibuka, setiap permintaan informasi tetap harus dijawab secara transparan.
Selain membahas aspek administrasi, diskusi juga menyoroti keberlanjutan inovasi desa di tengah pergantian kepemimpinan dan filosofi Sunda dalam tata kelola pemerintahan. Kepala desa mengutip ajaran "Sirnaning Cipta, Rasa, Karsa" sebagai nilai dasar kepemimpinan yang berlandaskan kesadaran diri dan keikhlasan. Ia juga mendorong staf desa untuk siap menjadi pemimpin berikutnya dan memberikan kesempatan bagi masyarakat menentukan pilihannya.
Acara ditutup dengan refleksi tentang tanggung jawab pemerintah dalam melindungi desa dari ancaman digital seperti judi dan pornografi, serta apresiasi atas peran paralegal dan ibu-ibu PKK yang aktif mendampingi warga. Melalui Sakola Desa ini, diharapkan muncul kesadaran baru tentang pentingnya digitalisasi, keterbukaan informasi, dan nilai kemanusiaan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Reporter: Nam Desti Fitriah/KPI-5B
Tidak ada komentar
Posting Komentar