Pemberitaan Pikiran Rakyat edisi 29 November 2025 yang berjudul "Bencana Sumatra: Peringatan bagi Wilayah Jabar menunjukkan bahwa potensi ancaman dan risiko kebencanaan gempa megathrust di berbagai wilayah Indonesia merupakan persoalan struktural yang memerlukan respons serius dari pemerintah. Isu ini menjadi sangat relevan bagi Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, mengingat kedekatannya dengan zona megathrust di selatan Pulau Jawa yang berpotensi memicu gempa besar dan berdampak luas.
Meskipun Bandung tidak berada di wilayah pesisir, dampak gempa berskala besar dapat memengaruhi kawasan perkotaan, terutama dari sisi kerusakan infrastruktur, gangguan layanan publik, dan keselamatan warga. Risiko tersebut semakin meningkat menjelang puncak musim hujan yang berpotensi memicu bencana turunan seperti longsor dan pergerakan tanah. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai penangan darurat, tetapi sebagai aktor utama dalam perencanaan, mitigasi, dan edukasi kebencanaan.
Sayangnya, tingkat literasi kebencanaan masyarakat terkait ancaman megathrust masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya keterlibatan pemerintah yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam penyebaran informasi risiko, pelaksanaan simulasi evakuasi, serta penguatan kapasitas masyarakat. Tanpa intervensi yang sistematis dari pemerintah, kesiapsiagaan warga akan sulit terbentuk secara merata.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih besar melalui penguatan kebijakan mitigasi bencana, penyediaan infrastruktur tahan gempa, serta integrasi edukasi kebencanaan ke dalam ruang-ruang publik dan pendidikan. Kesiapsiagaan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, melainkan harus dibangun melalui kepemimpinan dan komitmen pemerintah sebagai penanggung jawab utama keselamatan publik.
Reporter: Aulia Evawani Larissa, Komunikasi Penyiaran Islam/5B, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Meskipun Bandung tidak berada di wilayah pesisir, dampak gempa berskala besar dapat memengaruhi kawasan perkotaan, terutama dari sisi kerusakan infrastruktur, gangguan layanan publik, dan keselamatan warga. Risiko tersebut semakin meningkat menjelang puncak musim hujan yang berpotensi memicu bencana turunan seperti longsor dan pergerakan tanah. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai penangan darurat, tetapi sebagai aktor utama dalam perencanaan, mitigasi, dan edukasi kebencanaan.
Sayangnya, tingkat literasi kebencanaan masyarakat terkait ancaman megathrust masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya keterlibatan pemerintah yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam penyebaran informasi risiko, pelaksanaan simulasi evakuasi, serta penguatan kapasitas masyarakat. Tanpa intervensi yang sistematis dari pemerintah, kesiapsiagaan warga akan sulit terbentuk secara merata.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih besar melalui penguatan kebijakan mitigasi bencana, penyediaan infrastruktur tahan gempa, serta integrasi edukasi kebencanaan ke dalam ruang-ruang publik dan pendidikan. Kesiapsiagaan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, melainkan harus dibangun melalui kepemimpinan dan komitmen pemerintah sebagai penanggung jawab utama keselamatan publik.
Reporter: Aulia Evawani Larissa, Komunikasi Penyiaran Islam/5B, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2 komentar
tulisan ini bagus banget memperingatkan kita yang masih lalai atau cuek denagn bencana, padahl kita harus selalu waspada
apresiasii tulisannya, lanjutkan
Posting Komentar